(Hukum Indonesia Panglima Ratus Perak Bukan Panglima Tertinggi)
Logo Komunal Gkpm
Bagian 5
Hukum Indonesia murah harganya apalagi di tanah Papua yang terjadi banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia sampai sekarang dibiarkan saja tanpa proses hukum sesuai mekanisme negara republik Indonesia. Pada tahun 1945 waktu baru -baru pertama Indonesia menerima kemerdekaan, demi nama baik negara Indonesia pemerintah dan militer setia mengikuti nilai pancasila dan kemudian mereka menganggap Hukum Indonesia sebagai PANGLIMA tertinggi. tetapi setelah Indonesia membangun hubungan bilateral dengan Negara – Negara Asing dibelahan dunia diantaranya Amerika serikat sekarang pemilik saham PT. Freeport Indonesia di Timika Papua sehingga sekarang hukum indonesia itu sudah seharga rupiah. Amerika sudah beli aturan dasar negara republik Indonesia.
Pemodal asing sudah mempengaruhi gaya hidup bisnis global terhadap pertahanan negara akhirnya kelompok bersenjata TNI/POLRI ikut menjadi antek Kapitalis sekalian jadi Anjing pelacak untuk mengamangkan kepentingan Kapitalis daripada menjaga reputasi hukum Negara Indonesia itu sendiri.
kemudian Pemerintah Indonesia dan Amerika menganggap Perjuangan Papua Merdeka dan Tuntutan pertanggun jawaban terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia sering disebut gerakan pengacau saham Amerika serikat sehingga Pihak perusahan fungsikan militr dan alat negara Indonesia untuk menembak rakyat Papua saat – saat ada isue perjuangan papua merdeka. Militer memanfaatkan menembak rakyat sipil yang tak bersalah demi kepentingan perut suapan Amerika. sebenarnya penembak ini belum sadar bahwa Amerika datang menguras kekayaan milik Negara republik Indonesia padahal suapan dollar ini sebuah anak panah kemenangan persaingan perusahan global untuk merendahkan hukum Indonesia yang berdampak pengusaha Indoensia dipandang sama dengan pengusaha asing. seharusnya dalam hukum termuat Perusahan asing mengrus izin usaha standard internasional yang rumit dan banyak syarat yang harus di lengkapi tetapi pada faktanya tidak ada bedanya antara pemodal asing dan pemodal warga negara akibat penegakkan hukum yang lemah
Dalam persaiangan perusahan global ini berdampak kena radiasi pada rakyat lokal yang tak bersalah. Mereka selalu korban atas kepemilikan tanah. Seperti di Papua tanah adat di ambil ahli pemerintah kemudian di lepaskan tanah tersebut kepada Para inverstor tanpa persetujuan dan pembayaran hak ulayat tanah padahal seluruh tanah Papua disebut tanah adat yang sudah di lindungi dengan hukum adat dalam Pasal otonomi Khusus 2002 tentang desentralisasi dan agraria adat. Hukum agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. momentum tersebut inilah pemerintah Indonesia telah melanggar hukum Agraria dan hukum adat Papua demi kejayaan. Bila Negara Ini menghargai Hukum sebagai PANGLIMA tertinggi maka pemerintah Negara Republik Indonesia (kabupaten Kota dan Provinsi) mengikat kasus pencurian diatur dalam 4 pasal KUHP 363 tentang pencurian dengan kekerasan bahwa Pemerintah Indonesia memperalatkan militer demi merebut tanah adat milik masyarakat adat Papua.
Seperti di Timika pada tanggal 1 april 2018 lalu sekelompok masyarakat sekitar kampung waa di tahan beralasan gerakan separatis padahal mereka tak ada kaitan dengan gerakan separatis dan benar- benar mereka adalah masyarakat biasa. Inilah cara Bagaimana Militer Indonesia mengkelabuhi fakta pembunuhan terhadap Alm. Timotius Omabak, seorang PNS berusia 45, Heri Beanal, anak berusia 10 tahun dan Iron Omabak, 9 tahun adalah masyarakat biasa yang jadi korban operasi militer Indonesia. harus di adili pelaku kejahatan terhadap genocida dan kejahatan terhadap kemanusian bila Negara Indonesia ini negara hukum dan masih percaya hukum sebagai panglima tertinggi.
Dari fakta kejahatan terhadap kemanusian di tanah papua ini menunjukkan wibawa hukum negara Indonesia sudah di rebut oleh negara asing Amerika serikat dan beberapa Negara asing yang aktif berpartispasi menjalangkan usaha legal maupun ilegal diatas tanah Papua. Kejantanan negara Indoensia sekarang ditutupi dalam nilai rupiah dan dolar, Indonesia telah menjadi wanita suruhan investor asing. Hukum Indonesia tidak lagi sebut PNGLIMA Tertinggi tetapi Panglima “Ratus Perak” sunggu! Amerika dan Indonesia korporasi memuat rakyat dalam kapal negara dan berlayar dalam badai bergelora tidak jelas kapal ini kemana. muatan sebagai bangsa sedang Panik kapal sedang tenggelam sekoci siap berlayar melayarkan tujuan masing – masing. Negara Indonesia mempunyai 34 provinsi dari aturan dan pengemudi kapal bangsa bawah rakyat tidak sesuai dengan hukun Indonesia yang ada. tidak seorangpun yang bisa tegakkan hukum, polisi sudah dimanja dengan dolar, polisi aktor pelanggaran Ham semakin hari semakin meningkat. Sedikit lagi negara Indonesia akan terbagi menjadi 34 negara di kawasan ini.
Penulis adalah aktivis gerakan komunal(Gkpm) // Abet
Dapur kecil harus berasap, tidak boleh tidak. sebelum mama saya belum meninggal, mama tidak perna berkata tentang nilai-nilai budaya. tapi, dalam prakteknya mama punya banyak Ilmu yang mama gambarkan.
Tiap hari mama keluar masuk danau paniai juga kebun dan tiap saat di dapur tungku api mama pasti masak ubi ikan udan Dagouto dibara api. walaupun ada nasi yang kami masak, pasti mama masak ubi ikan udan dll juga.
Kisa cinta bersama nogei dan ogei di Dagouto itu, Kisah cerita ini menggajarkan kita untuk bertekun pada apa yang kita kerjakan dan apa yang kita impikan. kejujuran pada orang tua kita sebagai wakil Allah lebih penting daripada kejujuran pada wanita atau pria yang kita membagun komunikasih.
Tidak penting apapun yang datang dengan sesuatu dengan kemewaan apapun. kemewaan itu ada batas waktunya tapi ilmu dalam profesi adalah abadi selagi manusia itu bernafas”
“Anak kampung Menghormati tungku api dan belajar diri ilmu kehidupan” Silakan kamu berceitakan saya sebab, saya anak kampung.” Bersosial di Kampung halamanku disini tungku api sedikit saya sejenak dalam waktu yang tidak lama ” hanya 10 menit,” Dipandang orang besar aktifitas ini kurang bobot tapi, kebiasaan orang gunung adalah tunggu api harus dinyalakan, belarti kita tahu bahwa, tunggu api asap naik belarti ada masak sesuatu maka dengan itu banyak persolan yang harus kita belajar tentang kehidupan ini jadi banyak soal sekitar tunggu api.” (Nobatkan persoalan perut adalah menutupi segala gejala keterbrukan negatife dalam keluarganya)
Berbahagialah mereka yang kenal sebagai ilmu kehidupan ini, apa itu kehidupan yang sebenarnya? Walau anda bupati, DPR/D, pejabat, PNS, mempunyai perusahaan dll, (apapun yang anda banting tulang atau memperjuangan diri adalah untuk masalah perut ia tidak hilang” tungku api harus berasap nilai kehidupan sebagai tututan itu bukan buatan merakyt melainkan tuntutan tunggu api itu masalah perut menghadirkan Surga dibumi” mari merapat disini tunggu api manusia sehat, pikiran sehat lingkungan sehat dll.
Dari sisi manusia, dimengerti sebagai suatu tempat di mana manusia dapat meletakkan, melandaskan dan menumpukan semua pemikiran, perasaan dan pengharapan akan kehidupan dan keselamatan baik secara perorangan-individual maupun secara bersama-kolektif. Tempat dimana segenap ‘kerohanian manusia’ berpijak, bertumpu, bertumbuh dan berkembang serta berharap atau berpengharapan, dan menuju terarah.
Dari sisi rohani, dimengerti sebagai suatu tempat dimana Roh Sang Manusia Koyeidaba hadir, hidup dan aktif berkarya-cipta dalam bentuk (wujud) memelihara tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman makanan kehidupan dan keselamatan yang secara langsung, konkrit dan nyata akan menjadi makanan-makanan dan minuman-minuman sebagai santapan jasmani-rohani serta memberikan aspirasi-aspirasi dalam berpikir, berkata-kata dan beraktivitas sehari-hari sambil mendiskusikan dan mensharingkan
Persoalan tunggu api sebagai ‘Sabda Sumber Aspirasi mengenai segala Jalan-Jalan Kehidupanb dan Keselamatan Manusia.
Itulah nilai hidup dasar (falsafah) Orang Mee yang diwarisi sejak jaman nenek moyang sebelum agama dan pendidikan masuk di Tanah Papua. Jika dilihat dari asal muasalnya, maka ia lahir murni sebagai produk hasil daya, karya dan karsa manusia. Sehingga setiap orang hendaknya hidup mengacuh padanya karena ia sangat berkaitan erat dengan akal budi dan hati nurani. Dengan cara demikian tentunya setiap pribadi akan jauh dari segala malapetaka
Ada 3 uruf I R I (iri)” Tidak perlu iri degan pendapatan orang lain Terserah mereka mau megatakan tentang diriku, itu mulut mereka, susah senang aku yang lalui, bukan mereka/kamu ( N o g e i ). Tidak perlu penilai tentang diriku, biarkan sesuai diriku dan dirimu Ini bukan kehidupan mu Tapi kehidupan qu hormat.
Terima kasih banyak untuk orang yang punya artikel pembacaan situasi, silakan membaca sampai habis.
Artikel ini sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di Papua. (Pesan khusus untuk orang Papua). Penilaian Ibu Guru Honorer di Kab Puncak Distrik Sinak Ibu tentang kehidupan OAP yang selama ini ia menilai berikut isinya:
sejauh saya memandang dibalik semua hal politis yg melingkupi sejarah panjang antara Indonesia dan Papua, ada hal dasar yg harus diselesaikan oleh orang-orang Papua.
Apa itu? Mentalitas masyarakatnya.
Pernah saya baca tentang Mitos Pribumi Malas karya S.H. Alatas dituliskan di sana rata-rata bangsa di bawah kekuasaan kolonial adalah masyarakat yg malas. Malas di sini penjabarannya banyak sekali. Mereka butuh treatment khusus hingga mau berjuang dan bekerja keras. Maaf kaka jika saya sedikit bicara kasar terkait hal ini. Namun ini menjadikan bahan perenungan bersama, hal apa yg sebaiknya perlu diperbaiki dari mentalitas itu sendiri.
Saya juga pernah baca tentang hasil pengamatan lapangan bahwa bangsa Papua jika tidak sanggup mempertahankan budaya, mempertahankan tanahnya sendiri, lalu hanya mengikuti kesenangan sesaat, tidak mau berusaha, berdiri di atas kaki sendiri maka waktu yang akan menjawab semuanya apakah bangsa ini akan tetap bertahan atau tinggal nama.
Sekiranya ini yang pernah saya baca dalam tulisan seseorang yg katanya pernah mengunjungi Papua namanya Willy Sard dari Jayapura: … kalian banyak doktor dan master. Sarjana berlimpah. Ada tamatan luar negeri, ada tamatan dalam negeri dan ada yg tamat di luar n tengah realitas yang membunuh kalian di Papua. Gelar kalian hanya di atas kertas, tak bisa buat apa2 untuk tanah airmu. Anda hanya urus perutmu, anda hanya urus jabatanmu, anda terhanyut dalam rutinitasmu dan tepuk dada, bangga dgn gelarmu. Anda tidak menulis, anda tidak buat kajian, anda tidak berjuang, anda jijik berada di jalanan untuk melawan, anda tidak menjadi diplomat, anda tidak urus tanah adatmu, anda tidak mendidik kaummu Itu artinya, anda memang ingin membiarkan bangsmu mati atau gelarmu hanya di atas kertas dan tidak belajar sungguh2 untk mengerti realitasmu.
Apakah? anda sengaja ataupun tidak paham, yang jelas, saya mau memberitahu bahwa, ketika orang sekolah (doktor, master, dan sarjana) diam membisu maka itu tandanya bangsa itu sedang mati pelan-pelan. Matinya aktivitas intelektual adalah matinya sebuah bangsa.
orang Papua lupa budaya. Budaya bukan sekedar pakaian adat, tapi keseluruhan tatanan kehidupan: religi, sistem politik, mata pencaharian, kesenian, peralatan, bahasa, sistem dan pengetahuan. Kalian genggam erat2 segala yang baru datang. Lalu, kalian lupa diri dan terlena dan mereka ambil apa yang kalian tinggalkan.
Jangankan budaya, anda tinggalkan mamamu sendiri, anda pergi kawin dengan yang putih. Yang putih dan semua yang datang dari luar lebih baik. Itu cara anda membunuh mamamu, budayamu dan masa depan bangsamu secara pelan tapi pasti.
Kalian pemalas dan hidup dari belas kasihan dan judi. Kalian, orang Papua itu saya amati pemalas, duduk saja, cerita-cerita saja, habiskan waktu. Jalan minta sana minta sini sama saudara lain, harap sana harap sini. Setelah dapat uang habiskan saat itu juga, sisanya main judi, togel. Uang habis jalan minta lg ke saudara padahal sudah sarjana, padahal sehat dan badan kuat, padahal hutanmu luas, tanahmu subur.
Satu pemuda bisa habiskan uang 3 atau 4 juta dalam satu bulan. Uang itu dapat dari mana, sedangkan ia tidak punya pekerjaan, tidak punya kebun, tidak punya ternak? Jawabannya adalah ia dapat dari belas kasihan orang lain dan judi.
Saya ketemu dua pemuda di Kantor Gubernur. Tas mereka berisi. Saya ajak cerita, apa yang mereka isi dan apa kerja mereka. Yang mereka isi adalah proposal dan buku togel. Mereka begitu polos, saya amati mereka keliling jual2 proposal dari satu ruangan ke ruangan lain di kantor gubernur. Mereka tidak bekerja, satu orang sarjana dan satunya lagi pemuda.
Satu kesempatan, saya dengan beberapa teman kami kerja borongan di tanah Hitam. Kami pendatang dua orang dan mereka anak Papua tiga orang. Kami dibayar masing2 orang Rp. 4.700.000. Satu minggu kemudian, saya tanya, masih adakah yang itu? Uang mereka sudah habis. Satu orang beralasan, uang itu bayar spp adiknya. Satu lagi, bagi-bagi dengan keluarga. Satu lagi yang parah, ia mengesal karena uang itu habis minum dan main togel.
Tidak banyak orang Papua yang saya jumpai hargai proses dan tekun serta hemat. Sebagian hanya mau cepat jadi dan kejar yang besar, tidak ada usaha2 kecil, kecuali mama2 yang jualan. Anak muda takut jualan, jaga gengsi, jalan rapi2 tapi dompet kosong.
Perempuan muda Papua hancur. Sore-sore, apalagi malam minggu kota Jayapura penuh gadis2 belia Papua bercelana mini. Mulut penuh pinang dan rokok di tangan.
Mereka berkelompok hingga larut malam. Mereka buat apa? Mereka menunggu bookingan dari siapa saja yg mau ajak jalan, sekedar minuman keras atau seks dengan bayar murah. Yang penting dapat uang, entah 100 rb. Ada yang anak sekolh dan ada yg sdh tdk sekolah. Saya ajak ngobrol, mereka cerita d rumah tdk ada makanan dan cari uang sekolah.
Jika perempuan hancur, bagaimana mereka akan menikah, mengandung, melahirkan anak yg sehat dan mendidiknya menjadi besar untuk gantikan pemimpin kalian yg sudah banyak mati. Bagaimana mereka akan urus suami jika sdh hancur begini. Perempuan kuat, bangsa kuat.
Orang tua malas tahu dgn pendidikan anak. Tidak ada budaya belajar di rumah. Beberapa rumah di teman2 Papua tdk ada meja belajar untuk anak mereka. Satu kamar, anaknya dengan dua tiga orang tamu dr saudara lain. Sore hari anak2 tdk ada kebiasaan belajar di beberapa rumah yang saya kunjungi. Makan mlm larut malam sekali, ada yang jam 9, anak yg paling kecil sdh tdr. Ayah dan ibu, punya urusan masing2, tdk dampingi anak belajar.
Pada pagi hari, saya perhatikan di jalanan, tidak banyak orang Papua yg antar anak ke sekolah. Padahal di rumah ada mobil dan motor. Ada satu pejabat punya mobil dua dan motor ada satu di rumah tp pgi hari dia bagi uang sama anaknya. Dia tdk antar, anak jalan sendiri, naik ojek. Ini bukan soal kasih uang tapi ini soal bagaimana bentuk kasih sayang orang tua. Pendatang juga punya uang tp mereka antar anak mereka, lihat di lampu merah pagi hari. Bicara tuan tanah tp tidak urus pendidikan anak baik2, bagaimana mau jd tuan rumah Kakak saya kenal banyak orang Papua yang menyebut diri pengusaha tapi setelah saya tanya pengusaha itu artinya punya CV dan PT. Mereka jalan cari proyek di dinas2, setelah dapat, kerja selesai dan uang habis. Tdk ada yang buat unit usaha yang profit atau datangkan uang. Ini beda dgn pendatang.
Jual tanah. Orang Papua jual tanah kepada kami. Kalian tdk kontrakkan. Padahal kalian punya anak banyak. Anak2 kamu akan ke manaka kalau sdh kami kuasai semua.
Sekolah pinggiran dan kampus dan jurusan yang bisa cepat jadi sarjana. Tidak banyak anak2 Papua yg masuk di sekolah bermutu. Anak2 Papua banyak saya jumpai di sekolah2 pinggiran, sekolah yg dpat nilai gampangan dan masuk diperguruan tinggi yg biasa2 pada jurusan2 sosial semua. Jadi, orientasi mencari nilai dan ijazah, tidak cari kemampuan otak dan keterampikan untuk hidup kalian.
Kampus2 sepi dengan mimbar akademik. Tdk banyak kampus di Papua yg lakukan seminar2 atau aktivitas lain. Para dosen juga tdk banyak yg menulis karya ilmiah yang terkait dgn bidang ilmu atas kondisi rill di Papua.
Petinggi Papua di Jayapura kebanyakan hanya bicara2 saja di media, tidak banyak aksi nyata. Tidak ada kepercayaan diri juga padahal papua itu kaya dan punya posisi tawar dengan Jakarta.
Sebagai manusia ciptaan TUHAN yang tidak terluput dari kebutuhan dasar, kita bisa memanfaatkan waktu dan senantiasa korbankan tenaga sebagai bagian dari tindakan secara mansiawi dibawa kolong langit demi mengejar kehidupan kekal yang dipersiapkan TUHAN itu.
Disini kita akan memikirkan kebutuhan hidup yang tidak pernah terlepas didalam kehidupan sehari-hari diantara sebagai berikut:
1. Kebutuhan Sandang = Ingat setiap orang dibutuhkan pakaian, entah pakaian yang dihasilkan dari pembuatan pabrik ataupun dihasilkan dari bahan alami. Asalkan setiap orang mempunyai pakaian yang melindungi dirinya dari kondisi telanjang. Berapa jumlah pakaian yang kita miliki tidak mempengaruhi kehidupan kelak tetapi berusaha memiliki pakaian dapat diperjuangkan.
2. Kebutuhan Pangan = Selain kebutuhan sandang, kita juga memelukan kebutuhan makan dan minum sesuai keadaan. Entah kita makan dengan kering, berkuah, goreng, bubur, bungkus, dan atau cara bakar batu yang menjadi khas budaya kita. Jadi diperlukan setiap orang mempunyai tempat kerja yang mengasilkan kebutuhan pangan kita.
3. Kebutuhan Papan = Disini kebutuhan papan juga menjadi perhatian bersama. Sebab setiap manusia tidak pernah hidup diluar dari rumah. Apapun model rumah sangat menjamin tempat ketenangan kita; entah rumahnya sederhana, modern, dan atau pembuatan daru adat. Orang yang hidup dari gua-gua batu saja dapat hidup.
4. Pendidikan (Keahlian) = Entah siapapun membutuhkan ilmu pengatahuan yang cukup sesuai keahlian atau bidang yang dapat ditempuh masing-masing orang. Soal kemampuan tinggi, menengah, dan rendah sangat tergantung IQ kita tetapi dengan proses pendidikan melalui formal ataun nonformal dapat diperjuangkan untuk memiliki keahlian khusus demi pemenuhan hidup.
5. Hiburan ( Rekreasi) = Kita juga memerlukan kebugarahan rohani maupun jasmani supaya diri kita lebih sehat dari tindakan rekreasi kita seperti Nonton TV, Olaraga fisik (Permainan bola), Bekerja, Baca buku perpustaan, Menikmati suasana di tempat-tempat wisata, Nelayan dan lain-lain sebagai kesegarahan jasmani. Kemudian kita juga butuh kesegaraan jiwa (Rohani) seperti kebiasaan doa puasa, pujian penyembahan, dan merenungkan firman TUHAN dan lain-lain.
6. Perkawinan (Rumah Tangga) = Kebutuhan perkawinan dapat diperlukan sebagai bagian dari kebutuhan biologis menurut pandangan kita secara manusiawi tetapi juga awal penciptaan dengan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin dapat dipersatukan menjadi keluarga yang bahagia, harmonis, dan damai supaya mereka menjadi lebih sempurna, selain berusaha mendapatkan keturunan/pengganti kita.
7. Pekerjaan/ Profesi = Terakhir kita membutuhkan pekerjaan tetap, titipan dan alami sebagai tempat pengasilan kebutuhan ekonomi didalam rumah tangga. Entah profesinya karyawan swasta, ASN ( aparatur sipil negara), nelayang, petani, tenaga medis, peternak dan lain-lain.
Dapat disimpulkan bahwa setiap insan tak terluput dari kebutuhan jasmani maupun rohani yang diatur secara sebaiknya oleh TUHAN. Asalkan setiap prinsip hidup kita memenuhi kebutuhan dengan hati dapat diperjuangkan untuk menerima dan menyatakan syukur kepada yang punya hak hidup tergantung keadaan hidup terkini dan selamanya.
Setelah Otsus 2001-2021 berakhir dengan gagal, West Papua memasuki era baru, status West Papua menjadi Daerah Tak Berpemerintahan Sendiri (DTBS) secara De-Jure, status ini berlaku sejak pukul 0:00 pada 31 Desember 2021/1 Januari 2022. Status West Papua Tak Berpemerintah Sendiri itu telah menjadi ancaman pendudukan Pemerintah Indonesia di West Papua.
Untuk mempertahankan posisinya di West Papua, pemerintah RI berusaha menerapkan tiga pendekatan atas West Papua.”
Pertama, mobilisasi Militer besar-berasan dengan simbol operasi Nemangkawi dan kemudian diganti dengan Damai Cartenz yang melahirkan berbagai operasi militer, akibatnya korban jiwa dan pengungsi di berbagai tempat, -Puncak, Ndugama, Kiwirok, Yahukimo, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Maibrat. Kedua, pendekatan Otonomi Khusus tahun 2021 yang ditetapkan secara paksa dan sepihak dari Jakarta. Ketiga, Pemekaran Provinsi, dengan Empat Provinsi Baru, Papua Selatan, Pegunungan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Maka total ada enam Provinsi di West Papua.
Pendekatan Otsus 2021 dan DOB ini telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan dipaksakan untuk diterapkan di tanah Papua. Akan tetapi, legitimasi dan keabsahan dua pendekatan ini sangat lemah maka tidak mampu mengisi kekosongan West Papua sebagai Daerah Tak Berpemerintahan Sendiri itu. Mengapa demikian, ada beberapa alasan yang sangat mendasar:
(1). Bangsa Papua sebagai pemilik sah dan pemegang kedaulatan penuh atas tanah warisan West Papua, mayoritas Orang Asli Papua telah menolak secara resmi paket Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru (DOB) empat Provinsi Baru itu.
(2). sejumlah lembaga resmi pemerintah Indonesia seperti DPRP/DPRD, MRP, Gubernur Lukas Enembe telah secara resmi tolak Otonomi Khusus 2021 dan DOB di West Papua.
(3). Dewan Gereja Papua, para Pastor Pribumi Papua, dan kelompok agama lain resmi menolak Otonomi Khusus 2021 dan DOB di West Papua.
(4). Negara-negara anggota PIF dan negara-nagara anggota yang bergabung dalam organisasi Afrikan, Caribian dan PIF konsisten dukung Kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua, dan tidak mendukung status Otonomi Khusus bagi West Papua.
(5). Negara-negara pendukung Indonesia yang memiliki kepentingan di West Papua, seperti Amerika, Australia, New Zueland, Belanda, dll memilih diam dan tidak mendukung status Otonomi Khusus 2021 dan DOB di West Papua.
(6). Pemerintah Belanda sebagai bekas koloni Indonesia konsisten dukung kunjungan komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua, dan tidak mendukung Indonesia atas status Otonomi Khusus dan DOB di West Papua.
(7). Uni-Eropa resmi mendukung kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua dan tidak mendukung Indonesia status Otsus dan DOB di West Papua.
(. negara-negara yang memiliki Hak Veto di PBB terdiri dari lima Negara: Inggris, Amerika, Francis, Cina dan Rusia, memilih diam, dan satu-satunya Inggris secara resmi Dukung Komisi Tinggi HAM PBB kunjungi West Papua.
(9). masalah West Papua secara resmi telah ditetapkan sebagai wilayah pantauan Perserikatan bangsa-Bangsa.
Terkait dengan perkembangan itu, pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan beberapa langkah untuk menghadapi tekanan internasional itu. Beberapa langkah Pemerintah Republik Indonesia tahun 2021-2022 sebagai berikut:
(1). Pemerintah Indonesia secara paksa dan sepihak menetapkan Undang-Undang Otonomi Khusus 2021.
(2). Pemerintah Indonesia secara sepihak dan paksa menetapkan pemekaran empat Provinsi Baru di West Papua.
(3). Operasi Militer Nemangkawi diganti nama menjadi Operasi Militer Damai Cartenz. Bergantian nama operasi militer ini disertai dengan 4 pendekatan operasi militer.
(a). Operasi militer secara terbuka, dengan perang terbuka militer Indonesia dengan TPNPB sebagai kompatan mereka. (b). Operasi militer yang menyerang masyarakat sipil dan membumi hanguskan perkampungan masyarakat sipil, harta benda dan menyebabkan pengungsi di berbagai tempat. (c). Operasi militer yang menargetkan para pemimpin orang asli Papua. Para intelektual, pejabat Gubernur, Bupati dan walikota, pejabat militer, anggota DPR dan MRP, dan para pemimpin dan tokoh masyarakat. Baik pemimpin pro Papua merdeka, pemerintah maupun pemimpin Pro-Indonesia yang disebut Barisan Merah Putih. Berdasarkan data yang ada 75 tokoh-tokoh Papua dibunuh sejak tahun 2018-2022 ini. (d). Membatasi, menghalangi dan membubarkan berbagai aktivitas pertemuan dan demonstrasi publik di seluruh West Papua.
(4). Pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM wacanakan Dialog Jakarta-Papua. Pada bulan Juni 2022 Komnas HAM RI, Amnesti Internasional yang diketuai Usman Hamid, MRP, gereja dan individu-individu tertentu yang difasilitas oleh Centre For Humanitarian Dialogue (HD) yang berbasis di Swis ikut terlibat dalam agenda dialog Jakarta-Papua tersebut. Perlu diingat bahwa HD telah terlibat mediasi Dialog 29 negara, antara pemerintah dan elemen-elemen yang berkonflik dengan pemerintah. Antara lain: Philippines, Sudan, Syria, Tunisia, Kenya, Libya, the Central African Republic, Nigeria, Senegal, Liberia, Somalia, Mali, Indonesia (Aceh), Timor Leste, Burundi, Nepal, and Ukraine. Kebanyakkan konflik yang dimediasi oleh Centre For Humanitarian Dialogue tersebut di atas adalah mendamaikan pemerintah dengan kompok yang menentang pemerintah kemudian membangun negara bersama, seperti kasus Aceh. Misi Centre For Humanitarian Dialogue adalah misi perdamaian, bukan misi politik. Tidak ada satu kelompok pun yang merdeka dan berdaulat penuh dari 29 konflik yang mediasi oleh HD. Timor-Timur, merdeka karena ia mengajukan resolusi di PBB dengan mengabaikan saran dan niat HD dengan agenda dialog damai tersebut. HD sendiri adalah LSM, bukan pemerintah, keterlibatan HD dalam Dialog Jakarta-Papua yang dimedia Komnas HAM RI adalah agenda mengamankan posisi pemerintah Indonesia, dan HD mendorong konflik West Papua sama dengan penyelesaian konflik Aceh. Dialog yang difasilitasi HD dan Komnas HAM RI tidak membawa kemerdekaan West Papua. Status masalah Papua saat ini didukung oleh 108 negara dengan Dewan Gereja Dunia (WCC) yang mendukung Resolusi PIF dan mendorong Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua. Posisi ini lebih tinggi dari Dialog Jakarta-Papua yang didorong oleh Komnas HAM RI dan HD tersebut. Ini Ibarat status perjuangan West Papua dari kuliah semester tujuh di Universitas dapat diturunkan menjadi kelas satu di Sekolah Dasar (SD).
(5). Lobi Pemerintah Indonesia di komisi Tinggi HAM PBB dan Uni-Eropa. Langkah ini diambil oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menkopolhukma Mahfud MD, Menlu Retno Marsudi, ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan Ketua Amnesti Internasional Usman Hamid yang menggerakan seribuan diplomat Indonesia. Delegasi pemerintah Indonesia dipimpin oleh Prof. Mahfud MD, ketua Komnas HAM RI bertemu dengan ketua Komisioner Tinggi HAM PBB, para Embasador Negara-Negara Pasifik, dan dilanjutkan pertemuan dengan Uni-Eropa. Serangkaian pertemuan ini, adalah untuk menutup tekanan 108 negara dan akses kunjungan komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua, Indonesia bersedia Dialog dengan orang Papua yang di media oleh Centre For Humanitarian Dialogue (HD), dan masalah Papua direduksi menjadi masalah internal Indonesia.
(6). Pemerintah Indonesia juga telah memfalitasi sejumlah orang individu-individu di Papua untuk melakukan diplomasi di Prancis dan Roma untuk meredam isu West Papua. Kelompok ini terdiri dari para akademisi Papua yang agama katolik dan agama lainnya.
(7). Diplomasi pemerintah Indonesia yang terbaru adalah delegasi menlu Retno Marsudi ke Salomon island dan Fiji untuk bertemu dengan Perdana Menteri Manase Sogavare, Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama dan Wakil Sekretaris PIF di Suva, Fiji. Di mana dalam pertemuan ini, pemerintah Indonesia minta dukungan atas masalah West Papua di PBB. Meskipun demikian, dalam pertemuan itu wakil sekjen PIF mengajukan pertanyaan kepada Menlu Retno Marsudi bahwa PIF telah resmi keluarkan resolusi yang mendesak Komisi Tinggi HAM PBB mengunjungi West Papua, bagaimana realisasi dari pemerintah Indonesia, kapan PBB ke West Papua. Pertanyaan Wakil Sekjen PIF adalah memastikan keseriusan pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB yang mengizinkan Komisi Tinggi HAM PBB masuk ke West Papua. Mungkin menetri Retno Marsudi tidak mengharapkan pertanyaan ini muncul dalam pertemuan itu, tetapi itu negara-negara anggota PIF adalah negara berdaulat dan keputusan PIF adalah keputusan kolektif yang tertinggi. Sebagai negara-negara anggota PBB dan negara-negara berdaulat mesti konsisten pada keputusan mereka. Apalagi resolusi itu dapat didukung oleh ACP dan Uni-Eropa dan Inggris sebagai negara yang memiliki hak veto di PBB. Sekjen PIF memastikan keseriusan dan ketaatan pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB untuk mengatasi konflik West Papua.
(. Masalah Papua sudah Bersih di Komisi HAM PBB. Setelah diplomasi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Mahfud MD di Jenewa-PBB dan di Brussel-Uni-Eropa, Menkopolhukam Mahfud MD mengumumkan di media bahwa masalah West Papua di PBB sudah bersih. Tidak ada masalah Papua di PBB, dan isu yang menyebutkan masalah Papua di PBB tidak benar dan bohong. Pernyataan Mahfud ini, telah dibantah oleh PBB sendiri. Pejabat Komisioner Tinggi HAM-PBB, Nada Al-Nashif, dalam pidato resmi, pembukaan sidang Komisi HAM PBB mengatakan ada masalah serius di West Papua. Ia sendiri Shock dengan kasus mutilasi empat orang sipil Papua di Timika.
(9). Dalam bulan Agustus 2022, Sidang Umum Dewan Gereja Dunia (WCC) di adakan di Jerman. Dalam Sidang ini, Dewan Gereja Dunia memutuskan empat agenda penting.”
(a). Memuji inisiatif dan tindakan yang diambil oleh WCC untuk menanggapi situasi ini sejak Majelis Busan, termasuk khususnya kunjungan delegasi ekumenis internasional ke Papua Barat pada Februari 2019.
(b). Mendorong keterlibatan berkelanjutan dan intensif Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk advokasi masalah West Papua (termasuk di forum hak asasi manusia PBB, dan pertimbangan pembentukan kelompok kerja ekumenis atas Papua Barat).
(c). Menghimbau kepada seluruh gereja anggota dan mitra WCC untuk meningkatkan kesadaran, pendampingan dan dukungan bagi masyarakat dan gereja Tanah Papua di tengah krisis yang sudah berlangsung lama dan semakin parah ini.
(d). Pemuda Pasifik berdiri di garis depan upaya advokasi di WCC, menarik perhatian pada krisis Papua. Empat agenda Dewan Gereja Dunia ini tidak bicara masalah dialog Jakarta-Papua, akan tetapi mendorong masalah Papua ke PBB.
(10). Para pemimpin oposisi, gereja dan masyarakat sipil di Pasifik telah bersatu dan menyatakan satu bahasa bahwa kunjungan Menlu Retno Marsudi dan delegasinya ke Pasifik adalah setelah pembunuhan mutilasi 4 orang asli Papua di Timika, dan kunjungan Retno itu adalah minta dukungan kepada negara-negara Pasifik atas kasus mutilasi dan berbagai kejahatan negara itu agar tidak menjadi agenda dalam sidang Umum PBB bulan ini. Pemimpin oposisi Salomon Island, Mathew Wale mengatakan bahwa Perdana Menteri Sogavare adalah pendukung berat Papua Barat, oleh karena itu pembangunan lapangen Fosbal di Honia itu tidak bisa menutup kejahatan negara Indonesia di West Papua. Hal yang sama dikemukakan oleh sekjen Konferensi Gereja-Gereja Pasifik di Fiji, yang mengatakan bahwa para pemimpin Pasifik harus bersikap tegas bahwa PIF telah mengeluarkan resolusi tahun 2019, dan mendesak Komisi HAM PBB ke West Papua. Para pemimpin NGO negara-negara Pasifik juga mengatakan bahwa dengan tegas bahwa negara-negara Pasifik harus tegas kepada pemerintah Indonesia, bahwa baru-baru ini militer Indonesia telah membunuh dan mutilasi empat orang Papua di Timika. Memang kunjungan Retno dan delegasinya ke Pasifik itu adalah untuk meredam kasus pembunuhan dan Mutilasi di Timika itu. Karena kunjungan Retno ini, setelah dengar pendapat dengan komisi I DPR-RI di Jakarta, salah satu masalah aktual yang diangkat oleh Komisi I DPR-RI dalam rapat dengar pendapat dengan Menlu itu adalah masalah pembunuhan disertai mutilasi di Timika itu. Di mana kasus itu diangkat oleh Efendi Simbolon.
Dalam konteks itu, pemerintah Indonesia melalui KPK menetapkan dan menangkap para pemimpin Papua yang dianggap telah gagal menjalankan Otonomi Khusus, menghambat agenda dan kepentingan Indonesia, korupsi dan membangun kerajaan diri dan keluarga mereka dengan menggunakan dana otonomi khusus Papua. Oleh karena itu, sejumlah pejabat dan mantan pejabat harus berakhir dengan status hukum pidana negara ini. Beberapa pejabat lain, telah menyelamatkan diri dengan cara menjadi tim sukses, Otonomi Khusus dan DOB di West Papua. Tetapi, usaha mereka itu sia-sia, dan tidak maban untuk membebaskan diri dari jeratan korupsi. Karena sebagian dari para tim sukses itu telah ditangkap, ditetapkan menjadi tersangka, dan ditahan. Sebagian lain akan segera menyusul, karena ada isu yang berkembang bahwa mereka akan segera diperiksa dan mungkin akan ditetapkan sebagai tersangka. Masalah korupsi adalah masalah kerugian negara, merugikan publik Papua, dan masalah korupsi itu masalah pribadi dan mereka harus menghadipi secara genlemen, tidak melibatkan rakyat dan tidak mengorbankan rakyat. Karena meskipun mereka akan mobilisasi masa, tetapi hal itu tidak akan membantu menyelesaikan status hukum seseorang sebagai koruptor. Kita lihat, demo berjilid-jilid kasus rasisme, tidak ada hasil. Demo besar-besar tolak otsus dan DOB tidak ada hasil. Demo seluruh Indonesia tolak kenaikan BBM, tidak ada hasil. Apa lagi demo atas status hukum seseorang, demo tidak selesaikan status hukum seseorang. Saya yakin, bila seseorang tidak terlibat korupsi, pasti ia akan dibebaskan demi hukum melalui pra-peradilan. Karena ada beberapa kasus sudah terbukti, dimana orang yang tidak bersalah dalam kasus korupsi dilaporkan ke polisi, dipaksa untuk ditangkap dan ditahan hanya karena alasan politik, tetapi mereka mengajukan pra-peradilan, ternyataa tidak terbukti terlibat korupsi dan mereka dibebaskan demi hukum. Bebas secara terhormat, bermartabat dan berwibawa. Kasus yang dijerat bapak Gubernur Papua saat ini, bila yang bersangkutan tidak terlibat sesuai tuduhan KPK, saya yakin beliau akan dibebaskan demi hukum melalui sidang pra-Peradilan. Gubernur sebagai pemimpin dan kepala daerah harus membuktikan status hukum dan tuduhan KPK itu secara konstitusional, melalui jalur hukum, dan tidak harus mobilisasi masa yang tidak konstitusional. Ketimbang mobilisasi masa yang inskonstitusional, yang memungkinkan negara akan menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi masa. Ketika bentrok dengan masa yang menimbulkan korban, negara memiliki alasan bahwa itu pendukung tersangkah, dan alasan sejenisnya. karena itu perlu pertimbangan matang dan strategi jitu, bila masalah ini dijadikan sebagai momentum bersama.
Pada sisi lain tiap pejabat negara telah sumpah janji, setia dan taat atas hukum Republik Indonesia, maka apapun bentuknya mereka taat hukum sesui sumpah janji. Hal ini demi menjaga kehormatan, martabat dan kredibilas gubernur atas kesediaan dan sumpahnya pada hukum Indonesia. Kita wajib menjaga kehormatan dan kretibilitas mereka secara terhormat, berwibawa dan bermartabat, sebagai kepala pemerintah daerah. Di satu sisi, mobilisasi masa bermasuk dukung Gubernur, tetapi di sisi lain mobilisasi masa itu inskonstitusional. Kasus ini perlu ditempuh secara konstitusional, agar terhormat, berwibawa dan bermartabat. Bila pra-peradilan memutuskan bahwa KPK salah, harus terima itu, demikian juga sebalinya. Karena kasus ini sedang menguji iman dengan maksud Tuhan tertentu. Sumpah janji itu ada dua sisi, positif dan negatif. Bila tuduhan itu tidak terbukti, tetapi pengadilan putuskan lain karena alasan politik, maka rakyat Papua bergerak membela pemimpin mereka. Langkah hukum itu menjadi dasar dan menjadikan momentum bersama. Maka nilai politik lebih berbobot.
PERAMPASAN tanah adat dan semua Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung di dalamnya terus terjadi diatas tanah Papua. Perampasan tanah adat dan semua SDA milik masyarakat adat ini, bermula sejak pemerintah Indonesia melakukan pencaplokan terhadap bangsa Papua Barat melalui operasi militer Trikora dan proses aneksasi pada 1 Mei 1963. Pada dekade 1963 sampai 1969 pemerintah Indonesia telah merampas tanah, hutan dan tambang milik masyarakat adat melalui, kontrak karya yang ditandatangani pada 7 April 1967 bersama PT. Freeport McMoRan tanpa melibatkan masyarakat adat Nemangkawi. Pada tahun 2003 pemerintah Indonesia mulai memberikan ijin eksploitasi minyak di Bintuni kepada PT. British petroleum LNG Tanggu, lagi-lagi tanpa melibatkan masyarakat adat. Dan sampai dengan saat ini, banyak perusahaan sawit dan berbagai program pemerintah Indonesia atas nama food state seperti, program Miffee di Merauke dan perkebunan jagung di Sorong, dan berbagai program pembangunan atas nama program pembangunan nasional atau pembangunan daerah seperti, pembangunan jalan trans Papua di seantero tanah Papua, program pemekaran provinsi atau kabupaten/kota seperti, rencana pemekaran provinsi Pegunungan Tengah, provinsi Papua Tengah dan provinsi Papua Selatan yang semua itu, dibuat oleh pemerintah Indonesia tanpa melibatkan masyarakat adat serta, berujung pada kehilangan tanah, hutan, gunung, air dan SDA yang terkandung didalamnya bagi masyarakat adat.
TANAH bagi masyarakat adat ialah MAMA sebab, tanah adalah sumber bagi kelangsungan hidup manusia dan alam. Manusia dan alam adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sebab, masing-masing saling membutuhkan atau memiliki ketergantungan kepada masing-masing dalam melangsungkan kehidupan sehingga, tanpa tanah manusia (masyarakat adat) dan alam tidak dapat melangsungkan kehidupan. Sehingga, tanah, hutan, air dan semua SDA yang terkandung didalamnya harus di jaga dan dilindungi dari berbagai ancaman perampokan yang datang baik atas nama investasi maupun atas nama pembangunan nasional atau daerah. Sebab, selain kehilangan tanah, masyarakat adat akan kemudian, termarjinalkan, masyarakat adat akan jatuh dalam kemiskinan, kelaparan, gizi buruk dan berujung pada kematian demi kematian serta, menikmati dampak kerusakan lingkungan.
Dengan ini, dalam upaya menjaga dan melindungi tanah, hutan, air dan semua yang terkandung didalamnya, masyarakat adat di seantero tanah Papua yang terbagi dalam 7 wilayah adat yang di dalamnya terdapat berbagai suku, klan, marga sebagai pemilik tanah, hutan, air dan semua yang terkandung didalamnya sudah seharusnya bergandengan tangan membangun sebuah organisasi sebagai alat perjuangan di setiap marga, klan, suku, wilayah adat hingga, pada tingkat seantero tanah Papua. Memastikan bahwa, hak atas tanah, hutan, air dan semua SDA yang terkandung didalamnya adalah milik masyarakat adat dan kemudian, mengusir semua perusahaan milik para investor dan pemerintah Indonesia sebagai aktor utama perampasan tanah adat hingga kemudian memperjuangkan agar kedaulatan atas tanah, hutan, air dan semua SDA yang terkandung didalamnya pada masyarakat adat. Perjuangan ini harus dilakukan sebab, jika tidak masyarakat adat dan orang Papua pada umumnya ialah bagian dari fosil semata sebab, akan menuju pada gerbang kepunahan massal.
“DOB MENJADI ANCAMAN SERIUS, ORGANISASI MASYARAKAT ADAT MENJADI KEBUTUHAN MENDESAK”
Pemerintah Indonesia telah memaksakan untuk memekarkan tiga (3) provinsi baru di tanah Papua yakni, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan sehingga, ditambah dengan provinsi sebelumnya menjadi lima (5) provinsi.
Sebelum dimekarkan, penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) ini, telah ditolak berulangkali melalui aksi massa dibawah Petisi Rakyat Papua (PRP) namun, Jakarta masih saja keras kepala untuk memekarkan. Sekalipun demikian, DOB masih menjadi masalah serius bagi masyarakat adat sebab, bagi masyarakat adat DOB menjadi ancaman akan perampasan tanah adat, hutan adat dan segala sumber kekayaan alam milik masyarakat adat.
Provinsi Papua Pegunungan Tengah beribukota di Wamena namun, dalam hal penempatan kantor gubernur sebagai pusat birokrasi pemerintahan provinsi baru ini terus di tolak oleh masyarakat adat pemilik tanah adat misalnya, di Wouma, Welesi, Muliama yang disasar untuk di jadikan untuk pembangunan kantor gubernur namun, di tolak oleh masyarakat adat setempat.
Pemekaran akan membuka lapangan pekerjaan — ASN, memberikan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat yang di gaungkan pemerintah Jakarta, elit politik Papua dan para birokrat serta, kaum oportunis lainnya tidak berhasil menggugah hati masyarakat adat unik menyerahkan tanah maupun menjual tanah kepada pemerintah untuk membangun pusat administrasi pemerintahan provinsi baru tersebut.
Hal ini, membuktikan bahwa, pemekaran ialah ancaman serius bagi kelangsungan hidup masyarakat adat sehingga, secara sadar masyarakat adat menolak DOB sebab, dengan adanya provinsi baru tanah adat, hutan adat dan segala sumber kekayaan alam (SDA), tempat keramat serta honai-honai adat akan musnah dan dengan begitu masyarakat adat tidak dapat melangsungkan kehidupan — tersingkir, miskin, kelaparan dan mati.
Dengan ini, benar bahwa, bagi pemerintah tanah adalah aset atas nama pembangunan nasional dan atau daerah sehingga, Jakarta, elit politik Papua, birokrat dan kelompok oportunis lainnya keras kepala untuk merampas tanah atas nama pembangunan kantor gubernur.
Lantas, langkah apa yang harus dilakukan masyarakat adat guna melindungi tanah adat, hutan adat, tempat keramat, honai dan segala sumber kekayaan alam milik masyarakat adat ?
Masyarakat adat adalah penentu dan penggerak utama dalam hal melindungi tanah, hutan, honai, tempat keramat dan segala sumber kekayaan alam dari ancaman para perampok ini. Masyarakat adat tidak bisa gantungkan harapan kepada siapa pun, untuk itu :
Mengenal Musuh
Musuh masyarakat adat ialah mereka yang bekerja keras untuk merampok tanah adat, hutan adat dan segala sumber kekayaan alam. Mereka itu ialah elit politik Papua, birokrat, kelompok oportunis lainnya, pengusaha dan Jakarta.
Membangun Alat Perjuangan
Masyarakat adat harus memiliki alat perjuangan yakni, organisasi yang di bangun sendiri oleh masyarakat adat melalui honai-honai adat, suku, klen dan atau marga, aliansi, konfederasi hingga wilayah adat masing-masing tanpa bersatu dan bersekutu dengan musuh masyarakat adat (poin 1) dengan landasan dan program yang jelas dan tegas untuk kepentingan melindungi tanah, hutan dan segala sumber kekayaan alam dari para perampok demi kelangsungan hidup masyarakat adat papua yaitu;
a. Kapitalisme dan kolonialisme dapat bertumbuh subur di Papua dari hasil perampokan tanah, hutan dan berbagai sumber daya alam (SDA) milik masyarakat adat. Masyarakat adat bersatu, bersekutu, berorganisasi dan berjuang menjaga dan melindungi tanah dan hutan adat niscaya kapitalisme dan kolonialisme akan gulung tikar.
b. Masyarakat adat harus berdiri sendiri berlandaskan kekuatan masyarakat adat itu sendiri, membentuk organisasi sebagai alat perjuangan untuk menjaga dan melindungi tanah, hutan dan manusia dari ancaman perampokan atas nama pembangunan dan investasi yang datang dari pemerintah dan pemodal secara mandiri, demokratis, progresif dan bervisi kerakyatan.
c. Bagi pengusaha tanah adalah aset bagi akumulasi modal. Bagi pemerintah tanah adalah aset bagi pembangunan daerah atau nasional. Bagi masyarakat adat tanah adalah aset bagi keberlangsungan hidup. Jika, masyarakat kehilangan tanah maka, akan kehilangan juga kehidupan alias mati habis-habisan.
e. Seandainya masyarakat adat tidak menjual tanah adat kepada pemerintah dan perusahaan, sesungguhnya kolonialisme dan imperialisme tidak akan berkembang dan akan hancur di atas tanah Papua.”
Berdasarkan kalimat demi kalimat diatas itu maka, Tanah dan hutan dari Sorong sampai Samarai adalah tanah dan hutan adat, milik masyarakat adat. Bukan milik negara. Konsep negara hanya datang belakangan sebagai jalan keluar setelah hancurnya feodalisme (Tuan tanah vs Petani hamba) atas kepentingan para pedagang yang secara berangsur-angsur berkembang menjadi kapitalis dan imperialis. Karena, para pedagang yang memimpin dan mendominasi perjuangan penghancuran feodalisme sehingga, tanah di rampas dan dijadikan sebagai aset untuk memperoleh kekayaan lebih dan konsep negara, sistem politik, hukum dan kebudayaan di dominasi oleh dan atas kepentingan mereka. Masyarakat adat kehilangan tanah dan hutan sebagai sumber kelangsungan hidup akhirnya, hidup miskin, kelaparan, gizi buruk, buta huruf dan tersingkir. Agar bisa, menjamin kelancaran proses perampokan tanah dan penumpukan kekayaan maka, di siapkan para serdadu yang arogan, berwatak reaksioner dan represif sehingga, tidak sedikit yang menjadi korban represif, pembunuhan dan penembakan sehingga, populasi manusia — masyarakat adat Papua pun, kian semakin minoritas dan terancam punah.
Konsentrasi kolonialisme dan imperialisme di Papua, hanya untuk menguasai tanah dan hutan dan mengeksploitasinya untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah industri di negara asal mereka, sehingga sejak 1967 sampai saat ini, PT. Freeport McMoRan hanya mengeruk dan hasilnya langsung disalurkan di dalam kapal dan di bawah pergi, tidak dibangun industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, transformasi tenaga produktif : Alat kerja dan manusia di sabotase. Sentimen rasis : tertinggal, terbelakang, primitif terus dialamatkan kepada orang Papua agar manusia Papua tambah tidak berdaya dan memandang penjajah itu baik.
Untuk terus bisa merampok tanah dan hutan, kolonial Indonesia memaksakan Otsus dan DOB, sembari menutupi berbagai praktek penjajahan dan terlihat baik. Otsus dan DOB ancaman besar bagi masyarakat adat. Tanah dan hutan yang tersisa harus dijaga agar masyarakat adat dapat tetap hidup walaupun, hanya sekedar untuk bertahan hidup sambil berjuang bersama, mengusir kolonialisme, imperialisme dan militerisme dari tanah air Papua Barat. Tidak ada jalan lain, selain Papua Merdeka. Sebelum itu, mari membangun organisasi masyarakat adat yang mandiri, demokratis, progresif dan bervisi kerakyatan sebab, tanpa organisasi yang seperti demikian, tidak akan ada kemenangan bagi masyarakat adat. Tidak akan ada Pembebasan Nasional Papua Barat.
OPINI – Perjuangan adalah tindakan manusia yang didorong dari semangat untuk membelah hak hidupnya selamah ada pernafasan di mika bumi, setelah mengerti dan memahami kehidupan di bidang apa saja tang mengorbankan tenaga jiwa dan raganya untuk perjuangan.
Jika setiap orang tidak berjuang maka dia tidak pelajari jatidiri dan harkat martabat dirinya ada di medan perjuangan hak untuk hidup, atau tidak pernah melibatkan tenaganya untuk perjuangan tersebut sama saja dia menopang hidupnya di roda kehidupan orang lain.
Perjuangan itu tidak mudah, perjuangan itu memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, jiwa raga tang kamu miliki itu luangkan semua untuk peejuangan, perjuangan sendiri membutuhkan waktu yang sangat lamah tergantung seorang pejuang bagimana cara dia bertindak, perjuangan juga sangat membutuhkan strategis logika mendorong ahar mendapatkan hasilnya pada kebebasan yang layak bagi masa depan bangsa ini.
Perjuangan membutuhkan perhubungan dan jaringan yang luas untuk mengenal apa isi dari perjuangan dan apa maksud utama dari perjuangan itu untuk manyambung kepada orang orang yang punya kewenangan untuk menjawabnya.
Perjuangan membutuhkan kerja sama dalam segala bentuk jalan untuk mendapatkan kemerdekaan, dengan persatuan kita bisa menciptakan kekuatan untuk melumpuhkan pihak musuh kita, dengan persatuan kita mampu dapatkan kemenangan, dengan persatuan kita mampu menciptakan kekuatan untuk melumpuhkan sistem politik penjajah diatas tanah dan negeri papua, persatuan di Antara persaudaraan itu utama di jalan perjuangan untuk melawan sistem kolonialisme di tanah papua,
Perjuangan membutuhkan menghargai cara berpolitik berdasarkan sejarah dan masa perjuangan, di balik perjuangan kita yang musti mengalami semua kepahitan hegemoni dan tindakan penjajah atas OAP di tanah papua.
Perjuangan membutuhkan pengalaman yang cukup massive padat dan kuat sebelum menerimag rasa tanggung jawab resiko dan keuntungan didalam perjuangan karena perjuangan itu bukan melawan manusia tetapi melawan sistem ketidak adilan, ungkapan pembohongan, tindakan tidak wajar yang di alami orang papua, semua upaya – upaya yang di jalankan oleh pemerintahan negara indonesaia di papua, tidak ada masa depan, tidak ada harapan kedepan, tidak ada jalan lain selain berjuang merebut hak untuk bebas dari tangan penjajah negara indonesaia, rakyat sadar, laun mudah sadar, semua derajat orang papua sadar dan berjuang pasti kita menang merebut bangsa kita, bangsa papua dari tangan penjajah.
Perjuangan membutuhkan memahami kesadaran akan perjuangan untuk mengendalihkan politik nya kepada pembentukan negara yang sah dibawah hukum yang berlaku di tingkat nasional dan internasional.
Perjuangan membutuhkan pengenalan akan cara berjuang untuk menghadapi musuh musuh karena ada berbagai perjuangan yang sedang jalan selama ini ada perjuangan di jalur rohani, ada perjuangan di jalan agama, ada perjuangan di jalan budaya, ada perjuangan di jalan sejarah perjuangan papua, ada perjuangan di jalan tanah kekerasan, ada perjuangan di jalur kekerasan itu semua merebut hanya papua merdeka, namun orang papua harus bettak sebab itu semua adalah untuk papua, untuk perjuangan, untuk kebebasan, demi membentuk suatu bangsa dan negara yang bermartabat diatas tanah papua, musuh yang ada di tanah papua adalah negara indonesaia dengan segalah bentuk dan sistem dari negara indonesaia di papua.
Kita netral, kita bersatu, kita berjuang, bersama kita memahami, bersama kita merebut kemerdekaan, perjuangan membutuhkan upaya nyata, kemerdekaan papua membutuhkan persatuan dan kesatuan demi kebebasan negara kita tanah air west Papua.
Terimakasih sudah membacanya
•| Penulis adalah Abet Mote anak nota bakar tinggal di kampung Dagouto |•
Ibu… Saat ini aku bukan anak kecil Yang dulu kautimang dan kaumanja Kau ajarkan aku berbicara dan berjalan Hingga akhirnya aku dapat berjalan di atas bumi ini” Aku rindu dengan tangan lembutmu Tangan yang dulu kauusap pada kepalaku
Kau begitu istimewa dihatiku kau begitu perkasa dijiwaku kasih sayangmu begitu besar terhadapku Aku sangat menyayangimu di hati dan jantungku kau begitu nomer satu dilubuk hatiku Kasih sayangmu tak terhingga sepanjang massaku Ibu Miss you Kaulah pahlawan di hatiku
Kini tiada berenti air mata ini tak mampu kutahan Mengalir dengan sendirinya perlahan Peluk hangatmu tak lagi kurasakan Belaian lembutmu tak lagi kudapatkan selain (Mom Epa Gobai obai)
Maafkan aku ibu yang semala ini (Amoye) belum mampu membahagiakanmu Tapi kau sudah memenuhi panggilan Tuhanmu sehingga ku tak perna jatuh
Aku merasa lemah tak ada lagi yang memberiku ceramah setiap hariku Memberi nasehat setiap tindakanku Aku masih tak percaya aba-aba mu Tapi kini ku kerjakan sendiri saat momen bulan natal Desember 2022. karena sejatinya seorang ibu ingin melihat anak-anaknya hidup bahagia dan bangga melihat kesuksesannya.”
Selaksa bidadari surga Terasa damai dan bersahaja Senyum manis membuat terkesima Nasehatnya begitu bermakna (Noukai)
Terus hadir dalam sapa Ibu adalah segalanya Sulit untuk terelakkan Memberi kedamaian dan kesejahteraan
Sungguh mulia pengorbanannya Terpatri dalam jiwa Syair indah membuat hati terpana Tanpa dirimu kami semua bukan siapa
Sembilan bulan sepuluh hari Bukti nyata Bukan sekedar kisah Disini perlahan mulai tumbuh bersemi Menjadi bukti bukan ilusi.
IBU-Aku tidak pandai merangkai kata Tetapi aku ingin bercerita tentang kisahmu Aku tidak pandai melukis Tetapi aku ingin melukis senyum indah diwajahmu(mama)
Meskipun kau lelah, tak pernah kau menyerah Meskipun ragamu bersimbah peluh, tak pernah sedikitpun kau mengeluh Yang ku lihat hanya senyum tawa dibibirmu
Usiamu terus bertambah tua Wajahmu berubah mengerut Rambutmu berubah putih(swih mom) Tetapi hatimu tak pernah berubah, Kasih sayangmu tak pernah berubah, terus mengalir sepanjang masa
Aku bagai setitik debu yang bisa perlahan menghilang tertiup angin Bagai ranting rapuh tanpamu menguatkanku Pelindung disaat takut Pengobat disaat luka
Semoga dimasa tuamu Diakhir masa hidupmu Aku bisa mengukir kebahagiaan untukmu Wahai surgaku, malaikat tak bersayapku (Nokao Epa Gobai)
Ibu, sesosok perumpuan sederhana penuh istimewa, serta sesosok perempuan tangguh dengan ribuang kasih yang senantiasa membersamainya. Ribuan kata yang terangkai, ‘tak pernah cukup dalam mengisahkannya. Dengan segala adorasi yang ia curahkan, ‘tak pernah sedikit pun terbesit rasa untuk terbalaskan. lbu, sesosok perempuan dengan segala ketulusan yang ia miliki.”
Ibu, terima kasih telah melahirkanku ke dunia ini. Tuhan, terima kasih karena telah menitipkanku terhadap malaikatmu yang kusebut Ibu Epa Gobai. Maaf, anak ini belum bisa membanggakanmu, mom. Namun, aku akan memberikan yang terbaik untukmu ibu, agar kelak Ibu tersenyum bahagia melihat aku memenuhi harapanmu.
Surga itu tak hanya terletak di kaki ibu. Surga juga terletak di hati, pikiran, dan segalanya yang melekat padamu. ( I love you, My mother )
( Selamat hari ibu sedunia momQu )
Penyair adalah anak bungsu yang ke 13 anak lelaki selera//Abet.
MUTIARA MENULIS 